TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai rakyat saat ini lebih menghendaki Prabowo Subianto mengambil posisi memimpin oposisi di parlemen sebagai kontrol terhadap pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Rakyat seperti kita-kita ini lebih suka Pak Prabowo memimpin oposisi di parlemen," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin, 15 Juli 2019.
Mahfud mengandaikan oposisi 36 persen bila empat partai, yakni Partai Gerindra, PKS, dan PAN bergabung sudah cukup lumayan untuk mengimbangi kubu pemerintah. Namun saat ini hanya PKS yang secara jelas menyatakan belum bersedia bergabung dengan pemerintah padahal kekuatannya hanya 8 persen di parlemen.
"PKS itu hanya 8 persen, berarti nanti kekuatannya 92 persen lawan 8 persen. Tidak imbang, tidak sehat bagi kehidupan demokrasi konstitusional kita," kata Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan itu.
Menurut Mahfud presiden terpilih Joko Widodo melalui pidatonya telah membuka opsi agar muncul oposisi sebagai kekuatan kontrol di DPR yang bisa dilakukan oleh Prabowo atau partai-partai lain. Namun, Jokowi berharap agar terwujud oposisi yang terhormat karena oposisi itu merupakan peran yang mulia.
Meski demikian, kata Mahfud, tidak ada larangan jika pada akhirnya kubu Prabowo mengambil keputusan bergabung dengan pemerintah. "Disamping artinya yang mulia untuk melaksanakan tugas negara, ada arti yang tidak mulia yakni politik itu adalah proses perburuan kekuasaan. Ya silakan saja kalau mau mengambil politik dalam arti yang begitu. Tetapi politik sebagai tugas konstitusional itu harusnya berbagi tugas," ujar Mahfud yang juga pernah menjadi ketua tim kampanye Prabowo-Hatta Rajasa pada pemilu presiden 2014.
Baca juga: Rekonsiliasi dengan Jokowi: Inilah Untung Rugi Prabowo Jadi Oposisi
